Percepat Pelayanan Publik, Lapas Narkotika Purwokerto Ikuti Workshop Reformasi Birokrasi

Purwokerto, INFO_PAS - Tim Zona Integritas Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Purwokerto Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah mengikuti Workshop Reformasi Birokrasi melalui zoom meeting dengan tema “Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Berdampak melalui Pemanfaatan Digitalisasi Teknologi Informasi Tata Kelola Pelayanan Publik dan Budaya Birokrasi BerAKHLAK”. Kegiatan ini diadakan sebagai upaya untuk terus meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik, Rabu (07/02/2024).

Kegiatan diselenggarakan oleh Inspektorat Wilayah II yang merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi.

Baca juga: BNPT RI dan FAMII Bahas Startegi Pencegahan Radikalisme dan Torisme di Indonesia

Workshop Reformasi Birokrasi dibuka dengan Pembacaan Laporan Pelaksanaan Kegiatan oleh Inspektur Wilayah II (Lilik Sujandi). Beliau menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi apa saja yang harus ditingkatkan dari tahun sebelumnya serta yang harus ditekankan dalam mekanisme pemenuhan data dukung Reformasi Birokrasi.

Selanjutnya kegiatan pengarahan oleh Inspektur Jenderal (Razilu). Dalam kesempatan tersebut beliau memaparkan di tahun 2024 ini kita harus meningkatkan kembali baik secara general maupun tematik dengan tujuan berdampak melalui pemanfaatan digitalisasi dan teknologi informasi. Oleh karena itu melalui Pusdatin Kemenkumham diharapkan seluruh UPT dapat belajar untuk pemanfaatan Digitalisasi dalam menjalankan pelayanan.

Baca juga: Perkuat Tusi dan Efektivitas Kinerja, Humas Lapas Karanganyar Gelar Rapat Evaluasi Bulanan

Workshop tersebut memberikan pemahaman tentang pentingnya digitalisasi dalam meningkatkan tata kelola pelayanan publik. Selain itu, workshop juga membahas tentang pentingnya membangun budaya birokrasi yang berakhlak, dimana integritas, transparansi, dan profesionalisme menjadi nilai inti dalam menjalankan tugas di lingkungan birokrasi.

Ketua Tim Zona Integritas, Yudha Indrajati, berharap melalui kegiatan workshop ini dapat memberikan arahan dan dapat mengembangkan pengetahuan serta keterampilan dalam menerapkan digitalisasi teknologi informasi dan budaya birokrasi berakhlak.

Baca juga: Pantau PN Cikarang, Ombudsman RI: Penyelenggara Harus Menerapkan Standar Pelayanan

“Melalui workshop ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan mengembangkan pengetahuan serta keterampilan dalam menerapkan digitalisasi teknologi informasi dan budaya birokrasi berakhlak khususnya pada jajaran Lapas Narkotika Purwokerto, ” pungkas Yudha. (MAA)